BERITAENERGI.COM — Gadi Eisenkot resmi menerima mandat dari Presiden Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru Israel, membuka jalan berakhirnya dominasi Benjamin Netanyahu. Mantan Kepala Staf Militer itu kini punya waktu 28 hari mengamankan 61 kursi Knesset, sementara blok pendukungnya baru menguasai 48 kursi. Partai-partai Arab dengan 19 kursi menjadi penentu yang justru memicu perpecahan di kubu oposisi.

Mandat diserahkan Herzog setelah konsultasi dengan seluruh faksi politik yang memperoleh kursi di Knesset. Penunjukan Eisenkot menjadi titik balik setelah blok pendukung Netanyahu kehilangan mayoritas di parlemen.

Eisenkot tidak mendapat jalan mudah. Empat partai dalam blok yang dipimpinnya hanya menguasai 48 dari 120 kursi Knesset, jauh di bawah ambang mayoritas 61 kursi. Blok Netanyahu menguasai 53 kursi, sedangkan partai-partai Arab mengumpulkan 19 kursi.

Matematika Koalisi: 48 Kursi dan Lubang 13 Kursi

Jika dukungan partai-partai Arab dapat dikonsolidasikan bersama blok oposisi, Eisenkot berpeluang mengantongi hingga 67 kursi. Angka itu cukup untuk membentuk pemerintahan tanpa bergantung pada partai ultra-Ortodoks.

Persoalan muncul karena sejumlah sekutu Eisenkot menolak keterlibatan langsung partai-partai Arab dalam kabinet. Kondisi tersebut membuat negosiasi koalisi berjalan berliku sejak awal.

Pemimpin Partai Demokrat Yair Golan menyebut sejumlah opsi tengah dipertimbangkan untuk mengatasi kebuntuan. Di antaranya membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan eksternal partai-partai Arab, atau menjajaki kerja sama dengan partai ultra-Ortodoks.

"Kita tidak boleh lagi menerima pembagian rasis yang dilakukan Netanyahu antara suara Yahudi dan suara Arab," tegas Golan, sebagaimana dikutip Al Jazeera.

Wajib Militer Ultra-Ortodoks Jadi Titik Gesekan

Isu sensitif lain yang menanti Eisenkot adalah kewajiban wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks. Kelompok ini selama ini menikmati pengecualian tertentu dari kewajiban dinas militer.

Eisenkot harus mempertimbangkan tuntutan partai-partai religius tanpa mengabaikan komitmen politiknya soal pemerataan kewajiban militer. Negosiasi juga berpotensi menyeret partai-partai yang berselisih pandangan mengenai hubungan agama dan negara, reformasi peradilan, serta kebijakan permukiman di wilayah Palestina.

Opsi pemerintahan persatuan nasional masih masuk dalam dinamika politik yang berkembang. Namun perbedaan kepentingan antara kubu Eisenkot dan Netanyahu membuat skenario tersebut sulit diwujudkan.

Agenda Keamanan Regional Menanti Pemerintahan Baru

Eisenkot menyampaikan komitmennya melalui unggahan di media sosial X. "Sekarang saatnya membentuk pemerintahan darurat nasional. Saya akan melakukan segalanya untuk memastikan kita layak," kata Eisenkot, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Tantangan tidak hanya datang dari dalam negeri. Pemerintahan baru harus menghadapi persoalan keamanan regional, termasuk konflik di Gaza, ketegangan dengan Lebanon, serta hubungan dengan Iran.

Herzog dalam penyerahan mandat menyoroti sejumlah persoalan strategis yang harus segera ditangani. Di antaranya ancaman keamanan regional, kebutuhan militer Israel, hubungan diplomatik, serta upaya memulihkan kondisi sosial masyarakat setelah perang.

Jika berhasil membentuk pemerintahan, Eisenkot berpeluang memimpin perubahan kebijakan domestik, termasuk agenda reformasi peradilan dan pembentukan tim investigasi independen untuk mengevaluasi berbagai persoalan keamanan.

Tenggat 28 Hari dan Skenario Pemilu Ulang

Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan dan mengamankan dukungan mayoritas anggota Knesset. Herzog dapat memberikan perpanjangan hingga 14 hari bila diperlukan.

Jika Eisenkot gagal dalam tenggat tersebut, Herzog dapat memberikan kesempatan kepada anggota Knesset lainnya untuk mencoba membentuk pemerintahan. Apabila seluruh upaya koalisi menemui jalan buntu, Israel berpotensi kembali menggelar pemilihan umum.

Penunjukan Eisenkot menandai momentum penting dalam dinamika politik Israel. Netanyahu selama ini dikenal sebagai salah satu pemimpin dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah negara tersebut.