BERITAENERGI.COM — Advokat sekaligus dosen Universitas Indonesia Junaedi Saibih mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menuntut ganti rugi setelah divonis bebas dalam perkara perintangan penyidikan kasus korupsi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Permohonan terdaftar dengan nomor perkara 28/Pid.Pra/2026/PN Jkt.Pst pada 6 November 2026. Langkah hukum ini menempatkan negara sebagai pihak yang berpotensi membayar kompensasi atas masa penahanan yang dijalani Junaedi.
Paragraf pembuka: Permohonan praperadilan Junaedi Saibih diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tercatat dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dengan klasifikasi rehabilitasi. Dalam perkara ini, pihak yang menjadi termohon adalah Jaksa Agung cq Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan termohon kedua adalah Menteri Keuangan. Permohonan mulai diperiksa pada 24 November 2026.
Rincian Ganti Rugi yang Diminta
Junaedi menuntut ganti rugi materiel sebesar Rp288 juta dan immateriel Rp100 miliar. Nominal materiel senilai Rp288.445.872 dihitung berdasarkan penghasilan yang tidak diterimanya selama menjalani masa penahanan sekitar 11 bulan.
Angka itu bukan tanpa dasar. Junaedi menyebut perhitungan penghasilan yang hilang sebagai basis utama tuntutan materiel, sementara kerugian immateriel diajukan dengan nilai yang jauh lebih besar.
Jadwal Sidang Pertama
Majelis hakim dijadwalkan memeriksa permohonan dengan acara praperadilan pada 24 November 2026. Junaedi menyampaikan jadwal tersebut usai mendaftarkan permohonannya di PN Jakarta Pusat.
"Jadi permohonan ini akan diperiksa dengan acara praperadilan yang dijadwalkan itu tanggal 24 November, sidang pertama," kata Junaedi di PN Jakpus, Senin (9/11/2026).
Latar Belakang Perkara
Permohonan ini berakar pada perkara perintangan penyidikan yang menjerat Junaedi terkait kasus korupsi CPO. Ia kemudian divonis bebas, dan upaya kasasi yang diajukan jaksa ditolak. Putusan bebas itu menjadi dasar bagi Junaedi untuk menuntut pemulihan hak serta kompensasi atas masa penahanan yang telah dijalaninya.
Klasifikasi rehabilitasi dalam SIPP menunjukkan permohonan tidak semata mengejar uang, tetapi juga pemulihan nama baik. Praperadilan menjadi jalur yang lazim ditempuh pihak yang merasa penahanan atau penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah.
Penutup: Jika dikabulkan, perkara ini akan menjadi preseden soal besaran kompensasi bagi tersangka yang akhirnya bebas. Beban pembayaran ganti rugi berpotensi jatuh ke kas negara melalui dua termohon, yakni Kejaksaan dan Kementerian Keuangan.
