BERITAENERGI.COM — Perselisihan antara Menteri Keuangan Scott Bessent dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick pecah ke publik pada Jumat (13/11), mempertajam perbedaan sikap di jantung pemerintahan Donald Trump. Bessent menuding Departemen Perdagangan gagal memasukkan Megaspeed, pelanggan Nvidia asal Singapura, ke daftar kontrol ekspor. Megaspeed kini berada di pusat skandal yang menyeret mantan CEO Nvidia, Jensen Huang.
Bessent menyampaikan kritik itu dalam wawancara di program Squawk Box CNBC. Ia menilai Departemen Perdagangan memegang kendali penuh atas daftar larangan ekspor, sehingga kegagalan membatasi Megaspeed menjadi tanggung jawab Lutnick.
"Anda harus menanyakan kepada mereka tentang proses internal mereka," ujar Bessent, merujuk pada kewenangan Departemen Perdagangan atas daftar larangan ekspor.
Kritik terbuka itu menandai pertama kalinya perselisihan dua penasihat ekonomi utama Trump terungkap ke hadapan publik. Sejumlah pejabat di Departemen Keuangan, Pentagon, dan Departemen Luar Negeri dilaporkan telah mendesak pembatasan terhadap Megaspeed selama berbulan-bulan.
Siapa Megaspeed dan Mengapa Masuk Daftar Pantau
Megaspeed adalah perusahaan berbasis di Singapura yang menjadi pelanggan Nvidia. Nama perusahaan itu mencuat setelah seorang karyawannya, Alice Huang, diduga berperan sebagai mata-mata Tiongkok.
Jensen Huang mengundurkan diri dari jabatan CEO Nvidia pada Kamis (12/11), sehari sebelum perselisihan kabinet pecah. Pengunduran diri itu menyusul laporan perselingkuhan yang menyeret namanya.
Otoritas Singapura telah membuka penyelidikan terhadap Megaspeed sejak awal 2025. Penyidik menelusuri apakah cip yang dibeli perusahaan tersebut benar-benar dikirim ke Malaysia atau dialihkan ke Tiongkok lewat jaringan perusahaan cangkang dan penyelundup. Paspor eksekutif Megaspeed yang terlibat skandal dengan Huang turut disita.
Perintah Trump yang Ditolak Lutnick
Seorang mantan pejabat administrasi Trump mengungkapkan bahwa Bessent sempat mengonfrontasi Lutnick secara pribadi pada Kamis lalu. Menurut laporan tersebut, Trump telah tiga kali mengarahkan Lutnick mengejar pembatasan ekspor cip paling kuat milik Nvidia.
Lutnick menolak permintaan itu dengan alasan khawatir memicu perang dagang dengan Tiongkok. Ia membela kebijakannya memakai argumen yang senada dengan pandangan Jensen Huang: menjaga Tiongkok tetap bergantung pada perangkat keras AI Amerika Serikat dinilai sebagai keunggulan strategis.
Lutnick berpendapat, membiarkan penjualan cip kelas bawah akan memastikan perusahaan Tiongkok tetap memakai standar teknologi AS daripada mengembangkan alternatif sendiri.
Pelonggaran yang Memicu Kecurigaan Kongres
Pada Juli 2025, setelah Nvidia mencapai valuasi Rp63.600 triliun (US$4 triliun), administrasi Trump sempat membatalkan larangan penjualan cip tertentu. Pembatalan itu terjadi hanya beberapa hari setelah Jensen Huang berkunjung ke Oval Office.
Langkah tersebut mengejutkan banyak pihak di Kongres. Sejumlah anggota legislatif menilai cip yang dimaksud sebagai aset keamanan nasional yang vital.
Senator John Kennedy menyatakan akan mempertanyakan alasan Lutnick menyetujui penjualan cip senilai Rp63,6 triliun (US$4 miliar) kepada entitas yang terkait dengan dugaan spionase. Senator Tim Scott memanggil Lutnick dan Huang untuk memberikan kesaksian dalam dengar pendapat bulan depan.
Bisakah Skandal Ini Mengubah Kebijakan Ekspor AS
Hingga kini, Departemen Perdagangan belum memberikan tanggapan resmi atas kritik publik Bessent maupun tuntutan transparansi dari para anggota legislatif. Dua tekanan itu datang bersamaan: dari dalam kabinet dan dari Kongres.
Skandal Megaspeed juga menyeret nama DeepSeek. Laporan The Information mengungkap bahwa perusahaan terkait Alice Huang menginvestasikan US$14 juta di lab AI China tersebut.
Sementara itu, Bloomberg melaporkan penyelundupan cip AI Nvidia seri H800, H100, dan H200 ke pusat data Shanghai melalui mitra di Singapura. Temuan itu memperkuat dugaan bahwa jalur distribusi Nvidia di Asia Tenggara menjadi pintu masuk cip terlarang ke Tiongkok.
Bagi Jakarta, persoalan ini menyangkut posisi Singapura sebagai simpul perdagangan cip di kawasan. Bila Washington memperketat kontrol ekspor, alur distribusi perangkat keras AI di Asia Tenggara berpotensi berubah dan menyeret mitra dagang lain di kawasan.
