BERITAENERGI.COM — SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi mencatat 38 wilayah kerja migas tersebar di kawasan tersebut, dengan 25 di antaranya sudah masuk tahap eksploitasi dan 13 masih eksplorasi. Rincian itu dipaparkan dalam Coffee Morning bersama insan media di Balikpapan, Rabu (11/11/2026), sebagai gambaran tantangan produksi di tengah defisit minyak nasional.
Data tersebut dipaparkan dalam kegiatan Coffee Morning bersama insan media di De Cafe Balikpapan, Rabu (11/11/2026). Pertemuan itu menjadi sarana berbagi informasi soal perkembangan industri hulu migas, pengelolaan wilayah kerja, serta tantangan produksi dan investasi di kawasan Kalimantan dan Sulawesi.
Siapa Saja Kontraktor di Balik 38 Wilayah Kerja
Sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tercatat mengelola wilayah kerja yang berkontribusi terhadap eksplorasi dan produksi migas di kawasan ini. Di antaranya PT Pertamina Hulu Mahakam yang mengelola WK Mahakam, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga, serta PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur yang beroperasi di Kaltim.
Ada pula Eni Muara Bakau dan Eni East Sepinggan yang terlibat dalam pengelolaan proyek migas laut dalam, termasuk Geng North, Gehem, dan Jangkrik. Medco E&P menjalankan kegiatan usaha di sejumlah wilayah kerja Kalimantan, sementara Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd. mengelola Blok Sengkang di Sulawesi Selatan.
Kaltim juga memiliki fasilitas pengolahan gas alam cair atau LNG, yakni Badak LNG di Kota Bontang, yang menjadi bagian dari infrastruktur industri gas nasional. Selain 38 WK pada tahap eksplorasi dan eksploitasi, SKK Migas Kalsul mencatat satu WK migas serta lima WK gas metana batubara (GMB) dalam proses terminasi.
Defisit Minyak dan Beban APBN
Analis Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Kalsul Tiara Dinanti menyoroti tantangan ketahanan energi nasional, terutama kondisi neraca minyak bumi Indonesia yang masih defisit. Berdasarkan materi yang disampaikan SKK Migas, Indonesia telah menjadi importir neto minyak sejak 2004 karena kebutuhan dalam negeri melampaui kemampuan produksi nasional.
Ketergantungan terhadap impor minyak berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terutama ketika harga minyak dunia naik atau berfluktuasi signifikan. Karena itu, peningkatan produksi minyak nasional menjadi kebutuhan strategis yang perlu didukung penguatan eksplorasi, pengembangan lapangan, serta iklim investasi yang lebih kompetitif.
Tiara menjelaskan industri hulu migas punya karakteristik khusus dibanding sektor usaha lain. Kegiatan ini membutuhkan investasi modal besar, teknologi canggih, serta sumber daya manusia dengan keahlian dan pengalaman khusus.
"SKK Migas memiliki tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Lembaga ini dibentuk untuk memastikan pengelolaan sumber daya migas milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan maksimal bagi negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujar Tiara.
Insentif Jadi Kunci Eksplorasi
Risiko terbesar industri ini muncul pada tahap eksplorasi, karena kegiatan pencarian cadangan belum tentu menghasilkan temuan yang bernilai ekonomis. Upaya mendorong produksi karenanya membutuhkan dukungan kebijakan fiskal dan insentif yang mampu menarik investasi ke sektor hulu migas.
SKK Migas juga menjalankan sejumlah fungsi strategis, mulai dari memberi pertimbangan kepada Menteri ESDM soal penyiapan dan penawaran wilayah kerja, penandatanganan kontrak kerja sama, pengkajian rencana pengembangan lapangan, persetujuan rencana kerja dan anggaran, hingga pengawasan pelaksanaan kontrak.
Peta 38 wilayah kerja di Kalimantan dan Sulawesi menunjukkan luasnya cakupan hulu migas di kawasan ini, dari pencarian cadangan baru hingga produksi. Namun tanpa percepatan eksplorasi dan masuknya investasi baru, tekanan defisit minyak yang sudah berjalan sejak 2004 akan tetap membebani neraca energi dan anggaran negara.
