BERITAENERGI.COM — Kepolisian RI menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, dengan empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing. Penetapan status tersangka korporasi berjalan bersamaan dengan penanganan 245 tersangka perorangan dalam rangkaian kasus yang sama. Langkah penegakan hukum ini membawa dimensi baru bagi pelaku usaha sektor kehutanan dan perkebunan, karena ancaman pidana kini menyasar entitas perusahaan, bukan hanya individu di lapangan.

Rincian tersebut disampaikan dalam program Squawk Box CNBC Indonesia. Penegakan hukum terhadap korporasi menandai bahwa penyidik tidak berhenti pada pelaku perorangan di tingkat lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang memperoleh manfaat dari pembukaan lahan dengan cara membakar.

Empat Korporasi Berstatus Penanaman Modal Asing

Empat dari 20 korporasi yang ditetapkan tersangka merupakan perusahaan dengan status penanaman modal asing. Status itu menjadi perhatian tersendiri karena menyangkut kepatuhan perusahaan lintas yurisdiksi terhadap aturan lingkungan Indonesia.

Polri belum merinci identitas, sektor usaha, maupun lokasi operasi ke-20 korporasi tersebut. Begitu pula nilai kerugian negara atau luas lahan yang dikaitkan dengan masing-masing tersangka korporasi belum dipaparkan dalam keterangan yang tersedia.

245 Tersangka Perorangan dan Skala Penanganan

Angka 245 tersangka perorangan menunjukkan penanganan karhutla dilakukan secara massif, tidak terbatas pada satu atau dua titik api. Penyidik memisahkan penanganan pelaku di lapangan dari penanganan korporasi yang diduga menjadi pihak yang mengarahkan atau menikmati hasil pembakaran.

Dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia, penetapan korporasi sebagai tersangka biasanya menuntut pembuktian unsur pengurus, kebijakan perusahaan, serta hubungan antara keuntungan usaha dan perbuatan yang dituduhkan. Proses itu membuat penanganan tersangka korporasi umumnya berjalan lebih panjang dibanding penanganan perorangan.

Ancaman bagi Sektor Kehutanan dan Perkebunan

Bagi pelaku usaha, penetapan tersangka korporasi membuka risiko yang lebih luas dari sanksi administratif. Selain pidana, perusahaan berpotensi menghadapi tuntutan ganti rugi, pembekuan izin, hingga penilaian ulang dari mitra pembiayaan dan pembeli internasional yang menerapkan standar rantai pasok bebas deforestasi.

Empat perusahaan modal asing yang masuk daftar tersangka berpotensi memengaruhi persepsi investor terhadap kepatuhan lingkungan emiten dan perusahaan swasta di sektor berbasis lahan. Aspek tata kelola lingkungan dan sosial menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian risiko investasi, terutama bagi investor institusi yang menerapkan kriteria keberlanjutan.

Yang Belum Terjawab dari Penetapan Tersangka

Sejumlah pertanyaan kunci belum terjawab. Publik belum memperoleh daftar nama korporasi, pasal yang disangkakan, serta apakah penyidik sudah melakukan penyitaan aset atau pemblokiran kegiatan usaha terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Polri juga belum menyampaikan apakah ke-20 korporasi akan menjalani proses hukum yang sama dengan tersangka perorangan atau ada mekanisme tersendiri, termasuk kemungkinan penanganan lewat jalur pidana korporasi dengan denda dan pemulihan lingkungan.

Bagi pemegang saham dan mitra bisnis, tahapan yang perlu dicermati adalah pengumuman resmi identitas korporasi tersangka. Nama yang keluar dari daftar itu akan menentukan seberapa besar dampaknya terhadap harga saham, peringkat utang, dan kelangsungan kontrak dagang perusahaan terkait.