BERITAENERGI.COM — Dua rancangan resolusi bersaing soal Sahara Barat—satu diajukan Amerika Serikat, satu Rusia—gagal lolos di Dewan Keamanan PBB. Kegagalan pemungutan suara membuat mandat misi penjaga perdamaian MINURSO berakhir tanpa perpanjangan yang disetujui, meninggalkan proses politik wilayah sengketa itu tanpa payung hukum baru.
Dewan Keamanan PBB menggelar dua pemungutan suara terpisah pada Jumat di New York, dan keduanya berakhir tanpa hasil. Rancangan yang didukung AS meraih 11 suara dari 15 anggota, tetapi Rusia memakai hak veto untuk menggagalkannya. Draf tandingan Rusia kemudian hanya mengumpulkan suara di bawah ambang sembilan yang dibutuhkan untuk lolos.
Kegagalan itu terjadi tepat menjelang berakhirnya mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO). Tanpa kesepakatan baru, mandat misi yang sudah berjalan sejak 1991 tersebut habis pada Sabtu.
Apa Isi Dua Draf yang Saling Bersaing
Rancangan AS hendak memperpanjang MINURSO selama satu tahun, tetapi dengan dua perubahan mendasar. Kata "referendum" dihapus dari nama misi, dan proposal otonomi Maroko dijadikan satu-satunya dasar perundingan lanjutan.
Dalam skema itu, Sahara Barat mengelola urusan dalam negerinya sendiri namun tetap berada di bawah kedaulatan Maroko. Dewan Keamanan sebenarnya sudah menjadikan proposal tersebut sebagai basis negosiasi sejak tahun lalu.
Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyatakan di hadapan dewan bahwa referendum telah macet selama puluhan tahun. "Referendum itu tidak pernah bisa dilaksanakan karena perselisihan soal siapa yang berhak memilih," kata Waltz, merujuk pada sengketa pendaftaran pemilih yang membekukan proses sejak 1991.
Sementara itu, Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menyebut Moskow menolak draf AS karena dinilai memihak satu sisi. Rusia mengajukan alternatif: memperpanjang mandat misi dalam bentuk yang ada, tanpa perubahan nama maupun dasar perundingan.
Dua Klaim atas Wilayah Bekas Jajahan Spanyol
Sahara Barat adalah bekas koloni Spanyol di Afrika barat laut. Maroko menganggap wilayah itu bagian dari teritorinya, sementara Front Polisario yang didukung Aljazair menuntut berdirinya negara merdeka bernama Republik Sahrawi.
PBB membentuk MINURSO pada 1991 untuk mengawasi gencatan senjata dan menyiapkan referendum penentuan nasib sendiri. Namun kesepakatan soal siapa yang berhak ikut memilih tak pernah tercapai, sehingga referendum tak kunjung digelar.
Sejak Polisario menyatakan kembali perjuangan bersenjata pada 2020, bentrokan skala kecil terus berlangsung di wilayah itu. Intensitasnya rendah, tetapi cukup untuk menjaga ketegangan di perbatasan.
Maroko Sambut Kegagalan, Polisario Pertahankan Veto Rusia
Istana Kerajaan Maroko menyambut baik gagalnya perpanjangan MINURSO. Pada Jumat, pihak istana menyatakan personel dan peralatan PBB seharusnya meninggalkan wilayah tersebut.
Dari kubu seberang, Sidi Omar, perwakilan Front Polisario di PBB, mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya menyambut veto Rusia. Menurut Omar, proposal AS akan merusak hak penentuan nasib sendiri rakyat Sahrawi.
Dua pernyataan itu memperlihatkan jarak pandang yang belum menyempit setelah tiga dekade lebih proses diplomatik berjalan. Maroko melihat otonomi di bawah kedaulatannya sebagai jalan keluar realistis. Polisario melihatnya sebagai penguburan tuntutan kemerdekaan.
Yang Ditunggu Setelah Mandat Habis
Tanpa mandat yang diperpanjang, status hukum kehadiran MINURSO di lapangan menjadi abu-abu. Dewan Keamanan masih bisa menggelar pemungutan suara lanjutan jika ada kesepakatan menit terakhir, tetapi hingga Jumat malam tidak ada indikasi ke arah itu.
Yang paling mungkin terjadi adalah pembahasan ulang draf dengan bahasa yang bisa diterima kedua kubu. AS kemungkinan mempertahankan gagasan otonomi sebagai basis perundingan, sementara Rusia dan Aljazair akan menuntut agar opsi referendum tetap tercantum.
Bagi warga di wilayah itu, dampaknya bersifat langsung: kehadiran pengamat militer PBB yang selama ini menjadi penyeimbang di garis gencatan senjata ikut bergantung pada keputusan berikutnya di New York.
