BERITAENERGI.COM — Anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung, Darmansyah Husein, menilai pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja daerah akan membuat banyak pemerintah daerah kesulitan. Di Bangka Belitung, belanja operasional sudah mencapai 77% anggaran, sementara belanja modal tersisa 9%.
Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Aturan tersebut mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD, mencakup gaji dan tunjangan ASN, kepala daerah, hingga pimpinan dan anggota DPRD.
Darmansyah menyampaikan hal itu dalam program Forum Senator Menyapa di Studio II CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11). Ia merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam pembahasan tripartit UU HKPD.
Porsi Belanja Operasional Bangka Belitung Capai 77%
Darmansyah membeberkan kondisi anggaran Provinsi Bangka Belitung sebagai gambaran dampak aturan tersebut. Belanja modal hanya tersisa 9%, sedangkan belanja operasional menembus 77%.
"Sebagai gambaran saja, setelah saya lihat anggaran Provinsi Bangka Belitung, itu dana untuk belanja modal itu tinggal 9%! 9%! Ya? Nah belanja untuk operasionalnya 77%! Jadi ini sangat-sangat berat sebetulnya dilihat dari sisi itu ya," ucapnya.
Menurut dia, banyak daerah sudah menyampaikan keberatan karena khawatir tidak mampu membayar gaji pegawai, termasuk tenaga PPPK, jika batas 30% diberlakukan tanpa masa transisi.
"Salah satu amanat Undang-Undang itu yang sekarang ini jadi isu krusial adalah bahwa pada tahun ini, porsi anggaran untuk operasional atau rutin itu maksimum harus 30%. Itu patokan Undang-Undangnya. Nah, daerah menjerit semua. Menjerit semua! Kami kalau begini katanya enggak bisa bayar pegawai, PPPK bagaimana dan segala macam itu ya," kata Darmansyah.
Penerapan Aturan Ditunda, DAU Diformulasi Ulang
Pemerintah dan DPR sebelumnya sepakat menunda penerapan ketentuan belanja wajib bagi pemerintah daerah untuk 2027. Kesepakatan itu disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, dalam rapat paripurna persetujuan RAPBN 2027, Selasa (29/9).
Penundaan diambil untuk menjaga ruang fiskal daerah di tengah kebutuhan pembiayaan yang masih tinggi. Meski begitu, formulasi ulang Dana Alokasi Umum (DAU) berbasis kinerja daerah tetap berjalan sesuai amanat UU HKPD.
"Inilah yang sebetulnya mengatur mekanisme penerimaan dan transfer ke daerah ini, ya kan? Nah di Undang-Undang itu banyak sekali perubahannya, di antaranya bahwa DAU itu diatur dan diformulasi kembali berdasarkan kinerja daerah," ujar Darmansyah.
Transfer ke Daerah Jadi Sorotan
Forum Senator Menyapa episode dua membahas Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal nasional. Instrumen ini mencakup Dana Bagi Hasil, DAU, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, serta transfer lainnya.
Persoalan yang mengemuka meliputi kecukupan dana, keadilan distribusi, kepastian penyaluran, dan mutu belanja daerah. Selain Darmansyah, forum itu menghadirkan Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.
Bagi pelaku usaha dan investor di daerah, perdebatan ini menentukan arah belanja modal pemerintah daerah ke depan. Selama porsi operasional mendominasi, proyek infrastruktur dan belanja barang modal berpotensi tertahan, sehingga efek rambatannya ke sektor konstruksi dan jasa lokal ikut terbatas.