BERITAENERGI.COM — BP resmi melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Aneka Petroindo Raya (APR) kepada Grup AKR Corporindo dengan nilai US$ 14,22 juta, menyusul langkah Shell yang lebih dulu mengalihkan jaringan SPBU-nya ke Sefas Group. Nilai transaksi yang kecil itu dinilai mencerminkan rendahnya valuasi bisnis ritel BBM di Indonesia. Konsumen diperkirakan tidak terdampak langsung karena SPBU tetap beroperasi dengan merek lama lewat skema lisensi.
APR sebelumnya merupakan perusahaan patungan AKRA dan BP yang mengelola jaringan SPBU BP-AKR. Transaksi itu menandai berakhirnya keterlibatan langsung BP di segmen ritel bahan bakar dalam negeri.
Nilai Transaksi BP Hanya US$ 14,22 Juta
AKRA mengambil alih seluruh saham BP di APR pada 6 November. BP melepas 49,9% kepemilikan, setara 11.444.565 saham, dengan nilai US$ 14,22 juta.
Pembelian dilakukan bersama oleh dua anak usaha AKRA, yakni PT Anugerah Krida Retailindo (AKRIDA) dan PT Andahanesa Abadi (ADH). Angka itu menjadi sorotan karena dinilai kecil untuk ukuran perusahaan migas sekelas BP.
Ekonom Energi Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Ishak Razak, menilai nilai tersebut mencerminkan rendahnya valuasi bisnis ritel BBM yang dilepas BP. Menurutnya, skala pasar yang terbatas dan imbal hasil yang tidak pasti jadi penyebab utamanya.
"Penjelasan yang lebih kuat adalah korporasi global tersebut melepas pasar yang skalanya kecil dan imbal hasilnya tidak pasti," kata Ishak lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (10/11).
Ishak menambahkan, BP dan Shell memang sedang merampingkan portofolio hilir dan memindahkan modal ke sektor hulu atau lini usaha yang lebih menguntungkan. Namun tekanan di bisnis ritel BBM dalam negeri mempercepat keputusan itu.
Kuota Impor hingga Kewajiban Beli Base Fuel
Ketidakpastian kebijakan hilir migas dalam dua tahun terakhir memperbesar risiko bagi operator SPBU swasta. Perusahaan yang mengandalkan impor BBM menghadapi pembatasan kuota impor dan persoalan kelangkaan pasokan sepanjang 2025.
Ada pula kewajiban membeli base fuel dari Pertamina. Spesifikasi bahan bakar yang tersedia tidak selalu cocok dengan kebutuhan produk masing-masing perusahaan, sehingga menyulitkan perencanaan usaha.
Tekanan bertambah ketika pemerintah meminta perusahaan menahan harga BBM non-subsidi di bawah tingkat keekonomian pada 2026. Kebijakan itu dinilai tidak disertai skema kompensasi seperti yang diterima Pertamina, sehingga margin keuntungan makin tipis.
"Nilai saham BP di APR yang hanya sekitar US$14 juta juga mencerminkan valuasi bisnis yang rendah," ujar Ishak.
Ishak menilai pelepasan ini terjadi bersamaan dengan arus keluar modal asing di pasar saham. Kondisi itu berpotensi dibaca sebagai sinyal negatif terhadap kepastian berusaha, meski BP tetap bertahan di sektor hulu melalui Tangguh LNG.
Disparitas Harga BBM Subsidi Jadi Penghambat
Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi), Sufyano Zakaria, punya pandangan berbeda. Menurutnya, pelepasan bisnis SPBU oleh perusahaan asing tidak otomatis menunjukkan iklim investasi hilir migas yang buruk.
Persoalan utama yang dihadapi peritel BBM swasta adalah tingginya disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Selisih harga membuat konsumen cenderung memilih BBM subsidi yang lebih murah.
Kondisi itu membatasi kemampuan peritel swasta bersaing mendapat konsumen. Perusahaan asing selama ini juga lebih banyak beroperasi di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, dan Makassar.
"Selama ini perusahaan retail BBM swasta asing hanya berbisnis di wilayah basah saja dan ternyata terbukti akhirnya angkat kaki juga. Angkat kaki dari bisnis retail BBM tidak merupakan pertanda bahwa iklim investasi hilir migas di negeri ini tidak baik atau tidak menarik," kata Sufyano.
Konsumen Diminta Tetap Tenang
Dampak langsung ke konsumen diperkirakan terbatas. Jaringan SPBU BP dan Shell tetap beroperasi di bawah pengelola baru dengan mempertahankan merek melalui skema lisensi.
Tantangan berikutnya justru ada di tangan pemilik baru. Mereka harus menjaga keberlanjutan pasokan, standar kualitas BBM, dan daya saing usaha tanpa dukungan langsung dari neraca keuangan maupun jaringan pasokan global perusahaan induk sebelumnya.
Bagi pasar migas nasional, dua exit ini menjadi sinyal bahwa segmen hilir ritel BBM butuh kepastian regulasi dan ruang bersaing yang setara dengan pemain besar. Tanpa itu, investor asing cenderung memilih menyimpan modalnya di sektor hulu yang imbal hasilnya lebih terukur.