BERITAENERGI.COM — Ketegangan antara Indonesia dan Singapura akibat penanganan karhutla mulai merembet ke sektor energi, setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memangkas volume ekspor gas dari Natuna dan mengevaluasi MoU penjualan listrik PLTS 3,4 GW ke Negeri Singa. Gesekan ini muncul tepat saat ASEAN menargetkan bauran energi terbarukan 30% pada 2030. Konflik energi fosil dikhawatirkan menggerus kepercayaan investor pada proyek transisi energi kawasan.
Pemangkasan ekspor gas dari Natuna dan evaluasi nota kesepahaman penjualan listrik surya 3,4 gigawatt ke Singapura menjadi sinyal bahwa urusan dagang energi tidak lagi berjalan di ruang vakum. Kedua langkah itu muncul setelah Singapura menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Bahlil Lahadalia menyampaikan pernyataan soal pengurangan volume ekspor gas tersebut di tengah memanasnya hubungan kedua negara. Sementara MoU penjualan listrik dari PLTS berkapasitas 3,4 GW kini dalam proses evaluasi.
Mengapa Energi Fosil Mudah Jadi Pemicu Konflik
Ketergantungan tinggi pada minyak, gas, dan batu bara membuat negara penghasil energi fosil rawan bersitegang. Timur Tengah menjadi contoh paling lama: sejak era 1980-an, perebutan sumber minyak dan gas berulang kali memicu gejolak politik hingga konflik bersenjata.
Infrastruktur energi fosil pun kerap dijaga militer. Di Uni Eropa, dua pertiga personel keamanan dikerahkan untuk mengamankan bisnis hulu hingga hilir migas. Pemerintah Italia, Spanyol, dan Jerman tercatat menanamkan modal lebih dari 4 miliar euro sejak 2018 khusus untuk melindungi aset bahan bakar fosil, menurut riset pada 2021.
Permintaan global tak surut. Energi dunia tumbuh 1,3% pada 2025, dengan minyak, gas bumi, dan batu bara masih mendominasi dengan porsi total 41%.
Energi Terbarukan sebagai Jalan Damai
Karakter energi terbarukan yang tersebar secara lokal membuatnya lebih kecil kemungkinan memicu perebutan. Hampir setiap negara memiliki sinar matahari, sungai, laut, dan angin yang cukup untuk membangun pembangkit sendiri.
Dari sisi kecepatan, pembangunan PLTS hanya butuh sekitar dua tahun. Bandingkan dengan sumur minyak baru di Inggris yang rata-rata memerlukan 28 tahun untuk mulai berproduksi.
Tagihan energi juga lebih ringan. Pada skenario nihil emisi, masyarakat di negara maju mengeluarkan biaya energi 40% lebih rendah, sedangkan di negara berkembang sekitar 20% lebih rendah dibanding skenario yang masih banyak mengandalkan energi fosil.
Taruhan ASEAN di Tengah Gesekan Bilateral
ASEAN menetapkan target lima tahun: memperkuat ketahanan energi regional sekaligus mempercepat dekarbonisasi. Angkanya konkret, yakni bauran energi terbarukan 30% terhadap pasokan sumber utama, 45% energi terbarukan untuk sektor ketenagalistrikan, dan penurunan intensitas energi 40% dibandingkan kondisi 2005.
Target itu menjadi sulit dicapai jika negara anggota saling menahan pasokan. Proyek listrik surya 3,4 GW dari Batam ke Singapura adalah salah satu jalur ekspor energi terbarukan terbesar di kawasan, dan statusnya kini bergantung pada hasil evaluasi.
Transisi energi juga tidak otomatis bebas konflik. Pendekatan pembangunan yang terpusat dan mengabaikan warga sekitar bisa memicu masalah baru, mulai dari penurunan kualitas hidup masyarakat lokal, kerugian material, hingga kekhawatiran soal keselamatan.
Bagi Indonesia, memisahkan sengketa karhutla dari kerja sama energi menjadi ujian diplomasi. Membiarkan keduanya saling menyeret berisiko memperlambat pasokan listrik bersih ke Singapura sekaligus melemahkan posisi RI dalam peta transisi energi ASEAN.