IRGC Klaim Tembak Jatuh Drone MQ-9 AS di Selat Hormuz, Perundingan Damai Masih Buntu

Sabtu, 21 November 2026 | 17:00:31 WIB
IRGC mengklaim menembak jatuh drone MQ-9 milik AS di atas Selat Hormuz dengan sistem pertahanan udara baru.

BERITAENERGI.COM — Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengklaim telah menembak jatuh satu drone MQ-9 milik Amerika Serikat di atas Selat Hormuz menggunakan sistem pertahanan udara baru. Insiden terbaru tersebut menambah ketegangan di jalur pelayaran vital yang dilalui seperlima pasokan minyak dan gas dunia pada masa damai, sementara upaya mengakhiri perang masih menemui jalan buntu.

Menurut kantor berita negara Iran, IRIB, IRGC menyatakan sistem pertahanan udara baru mereka berhasil mencegat dan menembak jatuh drone tersebut. IRGC menyebut insiden tersebut sebagai drone MQ-9 AS ke-58 yang berhasil dijatuhkan pasukan Iran.

Penembakan terjadi beberapa hari setelah AS dan Iran saling melancarkan serangan balasan. Serangan itu berlangsung di tengah meningkatnya aksi Iran terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Kronologi Eskalasi: Serangan Balasan dan Gangguan Pelayaran

Perang yang diluncurkan AS dan Israel pada 28 Februari telah menewaskan ribuan orang dan mengganggu pelayaran secara parah. Konflik itu mendorong harga energi global naik dan menyebar ke sejumlah negara di kawasan.

AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman pada Juni, tetapi tidak pernah diterapkan sepenuhnya karena perbedaan pendapat soal kebebasan dan keamanan navigasi di Selat Hormuz. Serangan kembali terjadi secara berkala sejak Juli.

Pada Agustus, The Washington Post melaporkan AS kehilangan 45 drone MQ-9, atau sekitar 25 persen dari armadanya, dengan nilai lebih dari 1,3 miliar dolar AS selama operasi tempur di Iran.

Tujuh Syarat Iran untuk Membuka Kembali Selat Hormuz

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Jumat memaparkan posisi negaranya dalam perundingan dengan AS. Ia merujuk pada proposal tujuh hari yang diserahkan kepada AS pada September.

Dalam wawancara dengan media negara, Araghchi mengatakan tujuh syarat yang diajukan Iran "harus dilaksanakan agar Selat Hormuz dapat dibuka kembali". Syarat itu mencakup penghentian perang, pencabutan sanksi, dan penghentian blokade angkatan laut di pelabuhan selatan Iran.

Araghchi menyatakan Iran siap menegosiasikan cara pelaksanaan syarat tersebut dan menyebut jadwal waktunya "fleksibel". Negosiasi, katanya, akan "bergantung pada langkah membangun kepercayaan yang diperlukan dari pihak Amerika".

Diplomat senior itu juga menolak pemindahan stok uranium yang diperkaya hingga 60 persen ke luar negeri. Namun ia menyebut "solusi yang adil" masih mungkin dicapai dan sejumlah proposal dari mediator "layak dikaji".

Araghchi menilai kondisi konflik saat ini yang "tidak ada perang, tidak ada damai" tidak diinginkan. Meski begitu, Iran tidak dapat menerima kesepakatan yang akan "menyerahkan kemenangan kepada pihak lain".

Posisi Trump: Kesepakatan Nyata, Bukan Kesepakatan Palsu

Dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Jumat, Presiden AS Donald Trump mengatakan Teheran "ingin membuat kesepakatan", tetapi bukan kesepakatan yang dapat ia terima. Pekan sebelumnya, Trump menyatakan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang tidak diperlukan.

"Kami ingin membuat kesepakatan nyata, bukan kesepakatan palsu yang mereka lakukan selama 51 tahun," kata Trump.

Pada konferensi pers yang sama, Wakil Presiden AS JD Vance menolak menjawab apakah ia akan mengizinkan serangan terhadap Iran untuk mencegah negara itu mengembangkan senjata nuklir. Vance sebelumnya menyalahkan perang tersebut atas kekalahan Partai Republik di kedua kamar Kongres pada awal bulan ini.

Vance mengatakan keputusan menyerang Iran pada Februari adalah wewenang Trump. "Dan tugas saya adalah mendukung presiden Amerika Serikat," ujarnya.

Sanksi Baru AS: Empat Warga Iran Masuk Daftar Hitam

Pada Jumat, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada empat warga Iran yang disebut bertindak sebagai "wali minyak". Mereka dituduh mengumpulkan uang dari penjualan minyak internasional ilegal untuk Iran guna menghindari sanksi dan blokade angkatan laut AS di pelabuhan selatan negara itu.

Departemen Keuangan menyatakan dalam banyak kasus para wali tersebut menyimpan pendapatan minyak untuk keuntungan pribadi. Di antara individu yang dikenai sanksi adalah Mohammad Javad Bavand, mantan perwira intelijen IRGC, dan Majid Taj, saudara Presiden Federasi Sepak Bola Iran Mehdi Taj.

Sanksi baru itu memasukkan mereka ke daftar Specially Designated Nationals milik Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan. Langkah tersebut membekukan aset mereka yang berada di yurisdiksi AS dan secara efektif melarang transaksi dolar dengan mereka atau entitas yang mereka kendalikan.

Departemen Keuangan juga menjatuhkan sanksi kepada Mohammad Hossein Servati, putra Brigadir Jenderal IRGC Mohsen Servati. Servati disebut pernah menjabat di perusahaan yang memfasilitasi dan menerima pengiriman minyak Iran untuk dikirim ke kilang "teapot" independen di China.

Individu lain yang dikenai sanksi adalah Mojtaba Arabnejad, putra CEO Mahan Air Hamid Arabnejad yang telah dikenai sanksi. Departemen Keuangan menyatakan Mojtaba Arabnejad membeli suku cadang pesawat untuk Mahan Air dan mengawasi penjualan minyak yang sebagian mendukung maskapai tersebut.

Terkini