BERITAENERGI.COM — Listrik dari pembangkit tenaga surya berbiaya sekitar US$0,18 per kWh, empat kali lipat pembangkit batu bara yang US$0,04 per kWh. Angka dari publikasi Shanghai Metals Market itu dikutip Djoko Widajatno, Dewan Penasihat Pertambangan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), usai ASEAN Solar Storage Summit 2026 di Jakarta. Ia menilai target net zero emission 2060 sulit dicapai.
Dewan Penasihat Pertambangan APNI, Djoko Widajatno, menghadiri forum yang digelar Shanghai Metals Market (SMM) di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dua hari kemudian, Kamis (12/11/2026), ia menguraikan penilaiannya kepada Nikel.co.id di Jakarta. Menurut Djoko, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) masih terganjal efisiensi teknologi dan mahalnya penyimpanan energi berbasis baterai.
Djoko tidak menolak energi surya. Ia menyebutnya salah satu alternatif energi terbarukan untuk mendukung transisi energi. Namun tingkat efisiensi dan biaya investasi teknologi pendukungnya, katanya, masih menjadi tantangan bagi penerapan secara luas.
Selisih Biaya Empat Kali Lipat, Rujukannya Publikasi SMM
Untuk menopang penilaiannya, Djoko merujuk publikasi SMM. Biaya pembangkitan listrik tenaga surya yang dipaparkan di sana mencapai sekitar US$0,18 per kWh. Pembangkit berbasis batu bara berada di kisaran US$0,04 per kWh.
"Kalau kita lihat harga-harganya dari buku yang dibuat oleh SMM, biaya energi surya sekitar 18 sen, sedangkan yang batu bara hanya 4 sen. Berarti sekitar empat kali lipat," jelas Djoko.
Selisihnya sekitar US$0,14 per kWh. Keterangan Djoko tidak menjelaskan asumsi di balik angka itu, termasuk apakah biaya baterai sudah dihitung. Perbandingan ini karena itu lebih tepat dibaca sebagai gambaran umum menurut SMM, bukan hitungan baku.
Efisiensi Sel Surya Rendah, Penyimpanan Baterai Masih Mahal
"Sel surya ini sebagai salah satu alternatif energi terbarukan, tetapi efisiensinya sangat rendah. Kalau kita lihat penyimpanan baterainya juga masih sangat mahal," kata Djoko kepada Nikel.co.id.
Rendahnya efisiensi sel surya dan mahalnya baterai, menurut Djoko, sama-sama menahan daya saing PLTS. Pada angka SMM yang ia kutip, biaya listrik surya masih jauh di atas batu bara. Dalam penilaiannya, penerapan luas baru realistis jika dua persoalan itu teratasi.
Target Net Zero 2060 Dinilai Sulit Tercapai
Djoko juga menyoroti upaya Indonesia mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060. Menurut dia, berbagai langkah untuk menekan emisi karbon sudah dijalankan. Kebutuhan pengembangan kapasitas energi bersih, ujarnya, masih menjadi tantangan.
"Usaha-usaha untuk mengurangi emisi CO2 sudah dilakukan. Tetapi, kalau tahun ini cuma 280, kemudian kebutuhannya 6 gigawatt, pada 2060 kelihatannya agak susah untuk mencapai net zero emission," pungkasnya.
Dalam kutipan itu, Djoko tidak menyebut satuan untuk angka 280. Ia hanya membandingkannya dengan kebutuhan 6 gigawatt, lalu menyimpulkan bahwa target 2060 kelihatannya agak sulit dicapai.
Menurut Djoko, pencapaian NZE menuntut upaya lebih besar. Kapasitas energi terbarukan harus bertambah, sementara teknologi yang dipakai perlu makin efisien dan kompetitif dari sisi biaya.
Mengapa Industri Nikel Ikut Berkepentingan
Bagi APNI, yang menghimpun penambang nikel, isu ini tidak berhenti di sektor kelistrikan. Pengembangan energi bersih menjadi perhatian penting bagi industri pertambangan dan pengolahan nikel.
Alasannya, penggunaan energi beremisi lebih rendah diperlukan untuk menekan jejak karbon dalam rantai produksi nikel nasional. Biaya listrik bersih pun menjadi variabel yang ikut menentukan seberapa mudah pelaku industri mengejar pengurangan emisi.
Pandangan di atas datang dari satu narasumber dan bertumpu pada data SMM. Bahan yang tersedia belum memuat tanggapan dari pengembang PLTS maupun otoritas energi, sehingga angka biaya dan penilaian soal target 2060 masih perlu diuji dengan data dari pihak lain.