BERITAENERGI.COM — PT Indika Energy Tbk mengaku belum menerima surat resmi apa pun dari Polda Sulawesi Selatan soal sengketa lahan tambang emas Awak Mas di Luwu, meski penyelidikan sudah berjalan. Perusahaan baru mengetahui laporan polisi dan surat perkembangan penyelidikan dari pemberitaan media, bukan dari jalur resmi. Pengakuan itu muncul dalam jawaban atas sorotan Bursa Efek Indonesia terhadap anak usahanya, PT Masmindo Dwi Area.
Hingga surat tanggapan disampaikan, MDA mengaku belum menerima surat panggilan, permintaan klarifikasi, maupun pemberitahuan resmi dalam bentuk apa pun dari Polda Sulawesi Selatan. Karena itu, perseroan belum bisa mengonfirmasi pokok laporan pidana maupun kebenaran informasi yang beredar. Hal serupa berlaku bagi direksi, karyawan, dan kontraktor MDA.
Apa Pokok Sengketa Lahan Awak Mas
Persoalan yang mencuat adalah klaim kepemilikan lahan seluas sekitar 309 hektare di Desa Rante Balla, Kabupaten Luwu. Luasan itu bagian dari total kebutuhan lahan proyek Awak Mas yang mencapai sekitar 1.570 hektare.
Indika Energy menegaskan inti masalahnya bukan soal pembayaran kompensasi. Kompensasi atas penguasaan fisik lahan, tanaman tumbuh, dan bangunan disebut sudah dibayarkan kepada pihak yang menguasai lahan secara fisik dan memiliki dokumen pendukung terverifikasi lewat pemeriksaan lapangan bersama pemerintah desa.
"Dengan demikian, pokok permasalahannya bukan MDA tidak membayar kompensasi melainkan klaim kepemilikan pihak pengklaim atas area yang diklaim," tulis manajemen, Selasa (17/11/2026).
Per 16 November 2026, sekitar 93% lahan proyek sudah dikompensasi dan 7% sisanya masih diproses. Khusus area klaim 309 hektare, sekitar 97% telah dikompensasi, menyisakan 3% yang masih dalam proses.
Mengapa Risiko Lahan Tak Diungkap Lebih Awal
Indika Energy mengakui risiko permasalahan lahan MDA belum pernah diungkapkan secara khusus dalam laporan keuangan, laporan tahunan, maupun keterbukaan informasi sebelumnya. Alasannya, hingga 16 November 2026, persoalan itu dinilai belum memenuhi kriteria informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan sesuai Pasal 52 POJK Nomor 45 Tahun 2024.
Dari sisi keuangan, perseroan menyebut tidak ada kewajiban pembayaran kompensasi tambahan kepada pihak pengklaim. Nilai kompensasi atas seluruh area yang diklaim kurang dari 1% dari total aset konsolidasian perseroan per 30 September 2026. Perseroan juga tidak melihat indikasi penurunan nilai aset MDA, termasuk aset dalam penyelesaian dan properti pertambangan di area sengketa.
Secara hukum, Indika Energy mengklaim tidak ada gugatan perdata maupun putusan pengadilan terhadap MDA terkait klaim tersebut. Kontrak Karya MDA tetap berlaku, dan MDA tidak menerima sanksi administratif dari Kementerian ESDM.
Tambang Emas Tetap Jalan, Produksi Pertama Dikejar 2027
Di tengah sengketa, pembangunan proyek Awak Mas disebut tetap berjalan normal. Hingga 30 September 2026, progres konstruksi keseluruhan termasuk fasilitas pengolahan sudah mencapai 72,84%. Proyek kini masuk tahap konstruksi akhir dan belum memasuki produksi komersial.
Tahap berikutnya adalah uji coba pada Desember 2026 dan commissioning, dengan target produksi emas pertama pada semester I-2027. Indika Energy menegaskan persoalan lahan tidak mengubah target jadwal penyelesaian proyek maupun proyeksi usaha MDA. Tidak ada perubahan material terhadap kebutuhan pendanaan proyek.
Untuk penyelesaian, perseroan menyebut prosesnya akan ditempuh lewat mediasi sebelum langkah hukum lebih lanjut. MDA sudah menghadiri rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR RI pada 7 Oktober 2026, serta menyampaikan perkembangan ke Kementerian ESDM.
MDA juga telah berkoordinasi dengan Pemkab Luwu, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Polda Sulsel, dan Polres Luwu untuk mempersiapkan mediasi sesuai kesimpulan Komisi III DPR RI pada 11 November 2026. Kesimpulan rapat itu menyatakan seluruh kegiatan MDA saat ini berjalan normal.
Bagi publik pasar, kasus ini menyisakan pertanyaan soal transparansi emiten: penyelidikan pidana dan klaim lahan yang tak pernah masuk keterbukaan informasi resmi, sementara operasional tambang tetap melaju menuju produksi perdana.