BERITAENERGI.COM — Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau mendesak PT PLN Batam mengevaluasi skema kompensasi bagi sekitar 411.000 pelanggan yang terdampak pemadaman listrik total 12 Oktober 2026. Lembaga pengawas pelayanan publik menilai besaran ganti rugi yang direncanakan belum mencerminkan kerugian nyata warga, terutama pelaku UMKM. Perbedaan dasar perhitungan antara pelanggan rumah tangga dan bisnis juga diminta dijelaskan terbuka.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Lagat Siadari, menyampaikan desakan evaluasi kompensasi pada Rabu (11/11/2026). Pemadaman yang berlangsung 15 hingga 18 jam itu tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga. Pelayanan publik lumpuh, kegiatan usaha berhenti, dan produk UMKM rusak akibat listrik mati berkepanjangan.
Ombudsman menilai PLN Batam perlu melihat persoalan dari sisi dampak, bukan sekadar kepatuhan administratif. Sebab, luasnya gangguan membuat beban kerugian masyarakat jauh melampaui hitungan teknis di atas kertas.
Skema Kompensasi yang Dipertanyakan
Berdasarkan rencana yang beredar, pelanggan rumah tangga dan kelompok pelanggan umum hanya memperoleh kompensasi 10 persen dari biaya beban. Sementara pelanggan bisnis dan layanan khusus atau B2B direncanakan menerima 15 hingga 25 persen dari Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (RPTL).
Perbedaan dasar perhitungan itu menjadi sorotan Ombudsman. Lagat meminta PLN Batam menjelaskan alasannya secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.
"Perbedaan dasar perhitungan ini perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Apalagi, pemadaman kemarin berdampak luas bagi ratusan ribu pelanggan," kata Lagat.
Ia juga menekankan bahwa skema kompensasi semestinya mempertimbangkan kerugian di lapangan. Pelaku UMKM yang produknya rusak dan usahanya terhenti total disebut sebagai pihak yang paling merasakan dampak.
"PLN Batam harus mengkaji ulang skema kompensasi ini secara menyeluruh. Jangan hanya dilihat dari sisi kepatuhan aturan di atas kertas, tetapi lihat juga seberapa besar dampak kerugian yang dirasakan masyarakat di lapangan, terutama pelaku UMKM yang produknya rusak dan usahanya terhenti total," ujar Lagat.
Acuan Regulasi yang Dinilai Belum Memadai
Ombudsman Kepri menilai PLN Batam tidak seharusnya hanya berpedoman pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Sebagai anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki PT PLN (Persero), PLN Batam dinilai relevan mengacu ketentuan terbaru Kementerian ESDM.
Contohnya, kebijakan penyesuaian tarif listrik PLN Batam kini telah mengacu pada persetujuan Menteri ESDM melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 354.K/TL.04/MEM.L/2026. Atas dasar itu, standar kompensasi dinilai perlu diselaraskan dengan regulasi nasional, antara lain Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025.
Dalam ketentuan tersebut, besaran kompensasi dihitung berdasarkan durasi gangguan yang melampaui standar mutu pelayanan. Untuk gangguan lebih dari delapan hingga 16 jam, kompensasi dapat mencapai 200 persen dari biaya beban atau rekening minimum. Adapun gangguan lebih dari 16 hingga 40 jam dapat memperoleh kompensasi hingga 300 persen dari biaya beban atau rekening minimum. Ketentuan itu memiliki pengecualian bagi konsumen layanan khusus golongan tarif L.
Kepercayaan Publik Jadi Taruhan
Di sisi lain, Ombudsman Kepri mengapresiasi langkah PLN Batam melibatkan tim independen untuk mengkaji penyesuaian Tingkat Mutu Pelayanan dan biaya kelistrikan. Hasil kajian itu diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang objektif, transparan, dan mengutamakan perlindungan hak konsumen.
Lagat menegaskan, pemulihan kepercayaan masyarakat tidak cukup dengan mengembalikan pasokan listrik setelah pemadaman. PLN Batam juga harus menunjukkan tanggung jawab dalam merespons kerugian pelanggan.
"Kami berharap kajian tim independen ini menghasilkan keputusan yang objektif dan berpihak pada perlindungan konsumen. Kepercayaan publik tidak cukup dipulihkan hanya dengan menyalakan listrik kembali, tetapi lewat kesungguhan PLN Batam dalam merespons kerugian dan harapan masyarakat secara bertanggung jawab," tutup Lagat.
Bagi ratusan ribu pelanggan di Batam, keputusan akhir soal kompensasi akan menjadi ujian pertama seberapa serius PLN Batam memperbaiki standar layanannya setelah gangguan terparah dalam beberapa waktu terakhir.