Pertamina, Mandiri, dan BNI Jajaki Pendanaan Transisi Energi di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 10:00:32 WIB
Pertamina meneken nota kesepahaman dengan Bank Mandiri dan BNI di sela COP31 di Antalya, Turki.

BERITAENERGI.COM — Pertamina meneken nota kesepahaman dengan Bank Mandiri dan BNI untuk mengkaji pembiayaan berkelanjutan serta perdagangan karbon, di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Kerja sama ini menyatukan sektor energi dan perbankan pelat merah dalam menyiapkan pendanaan transisi energi. Bagi Pertamina, dukungan pembiayaan menjadi kunci menjalankan proyek rendah karbon tanpa mengganggu kinerja keuangan.

Pertamina resmi menggandeng dua bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI), lewat penandatanganan Nota Kesepahaman bertajuk Strategic Partnership on Sustainable Initiatives. Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Selasa (10/11).

Pertamina diwakili Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Agung Wicaksono. Bank Mandiri diwakili SEVP Corporate Banking I Eny Kurniasih M. Mukarromah, sedangkan BNI diwakili Wakil Direktur Utama Alexandra Askandar.

Apa Saja yang Dijajaki Pertamina dengan Mandiri dan BNI

Lingkup kerja sama dibagi dua. Bersama Bank Mandiri, Pertamina menjajaki potensi pembiayaan berkelanjutan dan perdagangan karbon. Bersama BNI, pembahasannya mencakup pengembangan inisiatif keberlanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan mitra strategis lewat program ESG Advisory.

Kedua bank pelat merah itu juga membuka peluang kolaborasi lain yang mendukung pencapaian target keberlanjutan masing-masing pihak. Bagi Pertamina, kerja sama ini memperkuat fondasi transformasi perusahaan di tengah dinamika transisi energi global dan meningkatnya tuntutan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Mengapa Sektor Keuangan Jadi Kunci Transisi Energi

Agung Wicaksono menegaskan aspek keberlanjutan dan finansial tidak bisa dipisahkan. Menurut dia, transisi energi menuntut kapabilitas kuat, prioritas jelas, dan keputusan investasi yang tepat.

"Keberlanjutan dan aspek finansial tidak dapat dipisahkan. Transisi energi membutuhkan kapabilitas yang kuat, prioritas yang jelas, serta keputusan investasi yang tepat. Melalui kolaborasi ini, Pertamina dan Bank Himbara dapat memperkuat integrasi aspek keberlanjutan ke dalam strategi bisnis dan pengambilan keputusan perusahaan," ujar Agung dalam keterangannya, Sabtu (21/11).

Kolaborasi dengan Himbara juga menyiapkan Pertamina menghadapi standar pelaporan keberlanjutan global. Perusahaan tengah memperkuat kesiapan organisasi terhadap penerapan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK), yang mencakup Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2. Kedua standar berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027.

Bekal Menuju Standar Pelaporan 2027

Lewat kerja sama ini, Pertamina akan memperkuat kapasitas internal melalui program pengembangan kapasitas dan berbagi pengetahuan. Fokusnya identifikasi, pengelolaan, serta pengungkapan risiko dan peluang keberlanjutan.

Pendekatan itu diarahkan agar agenda keberlanjutan menyambung dengan perencanaan bisnis, pengelolaan investasi, dan penciptaan nilai jangka panjang bagi perusahaan serta pemangku kepentingan.

"Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat mengidentifikasi berbagai peluang yang memberikan manfaat terukur bagi perusahaan sekaligus mendukung target transisi energi Indonesia. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat keberlanjutan bisnis Pertamina, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan ekosistem keberlanjutan yang lebih luas di lingkungan BUMN," ujar Agung.

Langkah Pertamina bersama dua bank Himbara menunjukkan pembiayaan hijau kian menjadi bagian dari perencanaan bisnis perusahaan energi. Kesepakatan di COP31 itu baru tahap penjajakan, tetapi arahnya jelas: menyiapkan struktur pendanaan sebelum kewajiban pelaporan keberlanjutan berlaku pada 2027.

Terkini