Kemnaker Bantah Isu Setoran Dana Cadangan Pesangon ke Danantara

Minggu, 15 November 2026 | 15:00:32 WIB
Dirjen PHI dan Jamsostek Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan informasi soal kewajiban setoran dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar.

BERITAENERGI.COM — Kementerian Ketenagakerjaan memastikan belum ada keputusan pemerintah soal lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon. Informasi yang beredar di media sosial soal kewajiban pengusaha menyetor dana ke Danantara disebut tidak benar. Aturan pelaksana Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan masih dalam tahap penyusunan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan informasi soal kewajiban setoran ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara itu tidak berdasar. Ia juga menepis anggapan bahwa Kemnaker akan menjadi pengelola dana tersebut.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan resminya, Sabtu (14/11).

Dasar Hukum Masih Menunggu Aturan Pelaksana

Kewajiban Dana Cadangan Pesangon bersandar pada Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurut Indah, pasal itu belum bisa dijalankan sebelum peraturan pelaksanaannya terbit.

Sejumlah aspek teknis kebijakan belum ditetapkan secara final. Kemnaker menyebut penyusunan aturan akan diawali penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan pengusaha, pekerja atau buruh, serta pihak terkait lainnya.

"Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha," jelas Indah.

Aspek yang Akan Diatur dalam Peraturan Pelaksanaan

Indah merinci cakupan aturan pelaksanaan yang sedang disiapkan. Setidaknya ada lima area yang akan dibahas sebelum kebijakan bisa diterapkan.

  • Mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon
  • Tata kelola dana
  • Sumber pendanaan
  • Organisasi atau lembaga pengelola
  • Mekanisme pertanggungjawaban

"Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah," terangnya.

Imbauan ke Pengusaha dan Pekerja

Kemnaker meminta pengusaha maupun pekerja tidak mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi soal kebijakan tersebut. Masyarakat diarahkan mengikuti perkembangan melalui kanal informasi resmi pemerintah.

Indah memastikan setiap perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon akan disampaikan setelah melalui proses pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.

Bagi kalangan pengusaha, ketidakpastian lembaga pengelola membuat kewajiban pencadangan pesangon belum bisa dihitung masuk struktur biaya. Perusahaan sebaiknya menunggu peraturan pelaksanaan sebelum menyesuaikan pos kewajiban imbalan kerja di laporan keuangan.

Terkini